Research Misconduct

EKONOMIKA SYARIAH • JOURNAL POLICY

Research Misconduct & Allegations Policy

Evidence-based handling of allegations before and after publication.
MisconductDue ProcessCOPE Core Practice

Kebijakan ini menetapkan definisi, alur pemeriksaan, hak klarifikasi, kewenangan editorial, dan tindakan korektif terhadap dugaan pelanggaran integritas riset dan publikasi.

1

Jenis Pelanggaran

  • fabrikasi dan falsifikasi data, hasil, dokumen, atau sumber;
  • plagiarisme, redundant publication, duplicate submission, dan salami publication yang menyesatkan;
  • manipulasi gambar, statistik, dataset, metadata, tanggal, atau sitasi;
  • authorship manipulation, paper mill, jual-beli naskah/kepengarangan, ghostwriting yang tidak diungkapkan;
  • peer-review manipulation, identitas reviewer palsu, atau interferensi tidak sah dalam proses editorial;
  • pelanggaran etika penelitian manusia/data pribadi, pemalsuan ethical clearance/informed consent;
  • penyembunyian konflik kepentingan atau pendanaan yang material;
  • penggunaan AI yang melanggar kebijakan jurnal, termasuk fabrikasi referensi/data atau penyamaran kontribusi manusia.
2

Sumber Dugaan

Dugaan dapat berasal dari editor, reviewer, pembaca, penulis, institusi, whistleblower, perangkat screening, atau informasi publik. Semua laporan yang cukup spesifik dan disertai bukti awal ditangani secara serius tanpa membedakan identitas pelapor.

3

Prosedur Penanganan

  1. Pencatatan dan triase: editor mencatat laporan, menjaga kerahasiaan, dan menilai apakah terdapat dasar awal yang layak.
  2. Pemeriksaan bukti awal: dokumen, similarity report, data, korespondensi, metadata, atau sumber terkait diperiksa.
  3. Klarifikasi: pihak yang relevan diberi kesempatan menjawab secara tertulis dan menyerahkan bukti pendukung.
  4. Investigasi: bila diperlukan, jurnal meminta penjelasan institusi, komite etik, jurnal lain, atau pihak yang memiliki kewenangan investigatif. Jurnal tidak berpura-pura menggantikan kewenangan investigasi institusi.
  5. Keputusan: Editor-in-Chief bersama editor yang tidak memiliki konflik menentukan tindakan editorial berbasis bukti.
  6. Tindakan korektif: dapat berupa koreksi, penolakan, retraction, expression of concern, pembatasan sementara proses submission bila proporsional, atau komunikasi dengan institusi/penerbit lain.
4

Perlindungan Whistleblower dan Due Process

Identitas pelapor dijaga sejauh memungkinkan dan sesuai hukum. Tuduhan tidak dipublikasikan sebagai fakta sebelum diverifikasi. Semua pihak diperlakukan adil, diberi kesempatan merespons, dan keputusan didokumentasikan.

5

Tanggung Jawab Editorial

Editor wajib bertindak atas dugaan misconduct sebelum maupun setelah publikasi, menjaga catatan proses, menghindari konflik kepentingan, tidak menunda klarifikasi tanpa alasan, dan memastikan tindakan korektif dapat ditemukan oleh pembaca. Kepentingan reputasi jurnal, institusi, sponsor, atau penulis tidak boleh mengalahkan integritas rekam ilmiah.

Landasan: Permendiktisaintek No. 9 Tahun 2026; Kepdirjen Saintek No. 374/DST/D.D1/HM.01.01/2026; COPE Core Practices dan Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.  |  Pemutakhiran kebijakan: 22 October 2026.