Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat: (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Sikaping)

Abstract

The provision of women’s rights after divorce in contested divorce cases at the Lubuk Sikaping Religious Court remains a significant issue, both normatively and in its implementation. This study aims to analyze judicial considerations and the implementation of granting women’s rights after divorce. This research is a field study using primary data obtained from judges and court clerks, as well as secondary data in the form of court decisions, statutory regulations, and relevant literature. Data collection was conducted through in-depth interviews and document analysis, which were then analyzed descriptively. The findings indicate that judges employ interpretative and progressive approaches by referring to the Marriage Law and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018 to provide protection for women, despite the absence of explicit regulation. However, in practice, there are several obstacles, such as low legal awareness, economic limitations, and the complexity of execution procedures. Therefore, comprehensive efforts are required through the simplification of legal mechanisms, increased public awareness, and strengthening the role of law enforcement officials so that women’s rights are not only normatively recognized but also effectively realized in practice. Pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping masih menjadi persoalan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta implementasi dari pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data primer yang diperoleh dari hakim dan panitera, serta data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menggunakan pendekatan interpretatif dan progresif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perkara yang pihak Tergugat belum memnyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan sehingga implementasi dari pemenuhan hak istri tersebut belum terlaksana secara maksimal, akan tetapi dengan adanya penghukuman dengan penahanan akta cerai pihak suami sebelum membayarkan kewajibannya tersebut merupakan bentuk dari jaminan terlaksananya pemenuhan hak perempuan pasca cerai talak tersebut.