HUMANISMA : Journal of Gender Studies

Segregating Students' Understanding of Knowledge and Prevention of Sexual Violence in Higher Education

Recy Harviani Zurwanty — 2024-01-19

This article aims to determine students' knowledge level at Putra Indonesia University YPTK Padang about the Regulation of Permendikbud-Ristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. This rule of law can be assumed as a sign that the State is serious about providing guarantees of legal protection and a sense of security in the aspects of preventing sexual violence in higher education. This research departs from field research with descriptive research type. The subjects of this research are students of Putra Indonesia University YPTK Padang even semester of 2022/2023 who come from the study programs of Informatics Engineering, Information System,Â Â Â Â Computer Systems, and Civil Engineering. The number of samples in this study was 238 students consisting of 68 women and 170 men. The instrument in this study is a questionnaire built from 4 indicators as items asked in the questionnaire. The results of this study reveal that male and female students have a good level of knowledge of general knowledge indicators of sexual violence. Meanwhile, on other indicators, both male and female students have a level of understanding that is still lacking.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi Uinversitas Putra Indonesia YPTK Padang mengenai Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan hukum ini dapat diasumsikan sebagai pertanda bahwa Negara serius untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan rasa aman terhadap aspek pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Menimbang bahwa perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk diantaranya kekerasan seksual, menjadi hak setiap warga Negara, maka langkah Negara dalam mempromosikan aspek pencegahan dan penangan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi sangat tepat. Penelitian ini berangkat dari penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif. Subyek dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang semester genap 2022/2023 yang berasal dari program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Sistem Komputer dan Teknik Sipil. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 238 mahasiswa yang terdiri dari 68 orang perempuan dan 170 orang laki-laki. Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa angket yang dibangun dari 4 indikator sebagai item yang ditanyakan pada angket. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa laki-laki dan perempuan memiliki tingkat pengetahuan yang baik pada indikator pengetahuan umum kekerasan seksual. Sementara itu, pada indikator lainnya, baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan memiliki tingkap pemahaman kurang.Â

Analysis of the Fulfilment of the Rights of Women Teachers in Islamic Boarding Schools by Prof. Dr Hamka Maninjau in Terms of Law No. 13 of 2003

Abdurrasyid Ridha Ridha — 2023-12-31

This research aims to analyse the fulfilment of the rights of female teachers in educational institutions based on Law Number 13 of 2003, known as labour law. The goal is to see the extent to which educational institutions step in to understand and implement the law as stipulated by the government. Previous research did not discuss the fulfilment of women's rights in the field of education. The majority of existing research is carried out in companies, so the position of women teachers in the field of education tends to be forgotten. The method used in this research is qualitative research with data collection techniques in the form of observation and interviews. The results found that Prof. Hamka Maninjau Islamic Boarding School has fulfilled the rights of female teachers as well as possible. It can be seen from the form of leave and facilities provided for teachers who still have children who are still breastfeeding.

Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak guru perempuan di lembaga pendidikan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang dikenal dengan undang-undang ketenagakerjaan. Tujuannya adalah melihat sejauh mana langkah lembaga pendidikan dalam memahami dan melaksanakan undang-undang tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu tidak banyak membahas mengenai pemenuhan hak pekerja perempuan dibidang pendidikan. penelitian yang ada mayoritas dilaksanakan di perusahaan-perusahaan sehingga posisi guru perempuan di bidang pendidikan cenderung terlupakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi serta wawancara. Hasil yang ditemukan bahwa Pondok Pesantren Prof. Hamka Maninjau telah memenuhi hak-hak guru perembuan dengan sebaik-baiknya. Terlihat dari bentuk cuti dan kemudahan yang diberikan bagi guru yang masih memiliki anak yang masih ASI.

Semiotic Analysis of Gender Representation in Film Traveler's Hijab: Love Sparks in Korea

Rizkya Adelia Natasha — 2023-12-31

Films as part of mass media have a big impact on human life and tend to depict women as weak, helpless, and targets of crime. In the film "Jilbab Traveler: Love Sparks in Korea," the character of a Muslim female traveler becomes a representation of a woman wearing a hijab in the Islamic religion. This film tells the story of the adventures of a Muslim woman who travels around the world wearing her hijab, creating an image of a successful modern Muslim woman and becoming an inspiration for Muslim women today. The author wants to explore gender representation using a qualitative approach and Roland Barthes' semiotic analysis. The focus is on how the issue of gender equality is depicted in the film and the efforts for gender equality contained in it. The analysis stage was carried out by watching the film in its entirety, capturing the screen on relevant scenes related to the representation of gender equality, and then analyzing it using Roland Barthes' semiotic concept, which considers the denotative, connotative, and mythical meanings contained in the scene. The results show that the main character, Rania, succeeded in achieving her dreams by daring to explore the world without fear, but the semiotic analysis also revealed gender stereotypes attached to several characters. This analysis shows how the film constructs, reproduces, or responds to gender norms in a cultural context and opens up space for understanding gender dynamics and cultural identity in various conditions.

Film sebagai bagian dari media massa memiliki dampak besar pada kehidupan manusia dan cenderung menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan menjadi target kejahatan. Dalam film "Jilbab Traveler: Love Sparks In Korea", tokoh penjelajah muslimah menjadi representasi dari wanita berjilbab dalam agama Islam. Film ini mengisahkan petualangan seorang wanita muslim yang mengelilingi dunia dengan jilbabnya, menciptakan gambaran sosok wanita muslimah modern yang sukses dan menjadi inspirasi bagi perempuan Muslim masa kini. Penulis ingin mengeksplorasi representasi gender dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis semiotika Roland Barthes. Fokusnya adalah bagaimana isu kesetaraan gender tergambar dalam film tersebut dan usaha-upaya kesetaraan gender yang terdapat di dalamnya. Tahapan analisis dilakukan dengan menonton film secara menyeluruh, menangkap layar pada adegan yang relevan terkait representasi kesetaraan gender, dan kemudian menganalisisnya menggunakan konsep semiotika Roland Barthes, yang mempertimbangkan makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terkandung dalam adegan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa tokoh utama, Rania, berhasil menggapai cita-citanya dengan berani menjelajahi dunia tanpa rasa takut, tetapi analisis semiotik juga mengungkap stereotip gender yang melekat pada beberapa karakter. Analisis ini memperlihatkan bagaimana film tersebut membangun, mereproduksi, atau menanggapi norma-norma gender dalam konteks budaya, serta membuka ruang untuk memahami dinamika gender dan identitas budaya dalam berbagai kondisi.

Palestinian Women's Rights and Global Advocacy: A Comprehensive Examination of Boycott Divestment and Sanctions Movement Strategies in 2010

Heratri Anggrarini Sugianto — 2023-12-31

The protracted conflict between Israel and Palestine has not ended, even though peace negotiations have been held several times, such as in 2010. As a result of this conflict, many Palestinian women lost their rights, and this attracted the sympathy of the world community, which then carried out the Boycott, Divestment, and Sanctions movement. This article aims to see the influence of this movement in advocating for the problems faced by Palestinian women at that time. The method used is to analyze various global society activities, reports, policies, and documents related to the Boycott, Divestment, and Sanctions movement in various parts of the world during 2010 using the Transnational Advocacy Networks (TANs) theory. The results show that during 2010, people in various parts of the world continuously carried out the Boycott, Divestment, and Sanctions movement, which demanded the return of the rights of Palestinians, including Palestinian women. Even though these movements did not end the conflict, they saw the mobilization of transnational networks to advocate for the rights of Palestinian women. This means that peace between Israel and Palestine is possible if the Boycott, Divestment, and Sanctions movement continues in global society.

Konflik berkepanjangan Israel dan Palestina tak kunjung usai meskipun sudah berkali-kali diadakan perundingan perdamaian, seperti perundingan tahun 2010. Akibat konflik tersebut, banyak perempuan Palestina kehilangan hak mereka, dan hal ini menarik simpati masyarakat dunia yang kemudian melakukan gerakan Boycot Divestment and Sanctions. Artikel ini bertujuan untuk melihat pengaruh gerakan tersebut dalam mengadvokasi permasalahan yang dihadapi perempuan Palestina saat itu. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis terhadap berbagai kegiatan masyarakat global, laporan-laporan, kebijakan dan dokumen terkait dengan gerakan Boycot Divestment and Sanctions di berbagai belahan dunia selama tahun 2010 dengan memakai teori Transnational Advocacy Networks (TANs). Hasilnya menunjukkan bahwa selama tahun 2010 masyarakat di berbagai belahan dunia secara berkelanjutan melakukan gerakan Boycot Divestment and Sanctions yang menuntut pengembalian hak-hak warga Palestina tidak terkeceuali perempuan Palestina. Meskipun gerakan-gerakan tersebut tidak mengakhiri konflik yang terjadi, namun terlihat adanya mobilisasi jaringan transnasional dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Palestina. Ini berarti bahwa perdamaian antara Israel dan Palestina mungkin terjadi jika gerakan Boycot Divestment and Sanctions terus dilakukan masyarakat global.

Protection of Women's Rights After Divorce in Divorce Lawsuit at the Padang Panjang Religious Court

Zakiyah Ulya — 2023-12-31

Divorce is one of the reasons for the breaking of the binding rope between husband and wife. Divorce occurs due to the disharmony of the relationship between husband and wife in carrying out their rights and obligations in a family. The existence of divorce does not mean the release of the husband's responsibility to provide for the ex-wife. There are still some obligations of the husband to provide for his wife after the breakup of divorce, according to applicable regulations. The rights of wives after divorce are regulated by Law Number 1 of 1974 and the compilation of Islamic law in the form of Iddah, mut'ah, madhiyah, hadhanah, and children. This applies not only to divorce cases but also to lawsuit divorces. The purpose of this study is to determine the judge's decision that accommodates the rights of wives after divorce in divorce cases. As well as what rights are imposed on the husband.Â This research method uses qualitative methods that are more devoted to field research, namely research whose object is a judge's decision that accommodates the rights of wives after divorce in divorce cases. The results showed that out of 237 divorce cases, only 28 rulings gave wives post-divorce rights. The decision of the judge of the Padang Panjang Religious Court regarding women's rights is concluded as follows: (1). There are still divorce cases with vertex judgements that do not contain the rights of wives because the judge only decides cases by the material of the lawsuit, so the judge does not (2).Â Not all divorce cases accommodate claims regarding their rights as wives. Although judges have ex oficio rights in determining the rights of women (wives), whether requested or unsolicited, the judges of the Padang Panjang Religious Court exercise their rights ex oficio to punish husbands for providing iddah, mut'ah, and past income according to ability and eligib ility.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya tali pengikat antara suami dan isteri. Perceraian terjadi akibat tidak harmonisnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam sebuah keluarga. Adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada mantan Istri. Masih ada beberapa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada sang istri pasca putusnya perceraian menurut ketentuan yang berlaku. Hak istri pasca perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam berupa nafkah Iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, hadhanah dan nafkah anak. Hal ini berlaku tidak hanya untuk perkara cerai talak, tetapi juga cerai gugat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keputusan hakim yang mengakomodir hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Serta hak-hak apa saja yang dibebankan kepada suami. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih dikhususkan pada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya adalah putusan hakim yang mengakomodir hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 237 perkara cerai gugat hanya 28 putusan yang memberikan hak-hak istri pasca perceraian. Putusan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang mengenai hak-hak perempuan, disimpulkan sebagai berikut: (1). Kasus perkara cerai gugat dengan putusan verstek masih ada yang tidak memuat hak-hak istri, karena hakim hanya memutuskan perkara sesuai dengan materi gugatan sehingga hakim tidak (2). Kasus perkara cerai gugat belum semua yang mengakomodir gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak ex oficio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Padang Panjang menggunakan haknya secara ex oficio menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau sesuai dengan kemampuan dan kelayakan.

The Marital Rape Phenomenon as A Form of Gender Oppression: An Analysis of the Urgency of Sexual Consent MubÄdalah's Perspective

Ade Rosi Siti Zakiah — 2023-12-31

Many women continue to face cases of sexual abuse in biological relationships between husband and wife, sometimes known as marital rape. This phenomenon is often considered taboo to be discussed, conveyed, and addressed. So in turn, the phenomenon of marital rape becomes a problem that cannot be resolved immediately. In particular, the main question in this research is how Islamic law views the phenomenon of marital rape in husband-and-wife relations and whether the urgency of sexual consent from the mubadalah perspective is a step to prevent marital rape. This research is included in the category of library research with a qualitative approach, data collection techniques with documentation types, data processing techniques with descriptive-analytic methods, and an analytical framework with mubÄdalah theory. The results of this study show that the act of marital rape due to unequal sexual relations between husband and wife is part of an act of violence, both physically and psychologically. Islam prohibits sexual intercourse through coercion and violence. Husband-wife relationships in any condition must have an element of pleasure from each party, meaning that there should be no coercion from both. Thus, sexual consent education needs to be pursued to become a preventive spirit and safe behaviour for instilling a foundation of mutual respect between individuals. This is expected to pave the way for married couples to enjoy a healthy and happy relationship for both parties.

masih banyak dialami oleh perempuan. Fenomena ini sering dianggap tabu untuk dibicarakan, disampaikan dan disikapi. Sehingga pada gilirannya fenomena marital rape menjadi permasalahan yang tidak segera ditanggulangi. Secara spesifik, pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum Islam memandang fenomena marital rape dalam hubungan suami istri dan bagaimana urgensi sexual consent perspektif mubadalah sebagai upaya preventif terjadinya martial rape. Kajian ini termasuk pada kategori penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data jenis dokumentasi, teknik pengolahan data dengan metode deskriptif-analisis, dan kerangka analisa dengan teori mubÄdalah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan marital rape akibat hubungan seksual yang tidak seimbang antara suami istri merupakan bagian dari tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Islam melarang hubungan seksual dengan paksaan dan kekerasan. Hubungan suami istri dalam kondisi apapun harus ada unsur kesenangan dari masing-masing pihak, artinya tidak boleh ada unsur paksaan dari keduanya. Dengan demikian, pendidikan sexual consent perlu diupayakan guna menjadi semangat preventif dan safe behaviour dalam menanamkan landasan saling menghargai antar individu. Hal ini diharapkan mampu membuka jalan untuk pasangan suami istri agar dapat menikmati hubungan yang sehat dan membahagiakan bagi kedua belah pihak.

Analysis of the Role of Bundo Kanduang in Women's Representation in 50 Kota Regency

As'ad Albatroy Jalius — 2024-04-04

This research provides an overview of a study that investigates the role of Bundo Kanduang in enhancing women's representation and empowerment in the 50' Kota Regency of West Sumatra, Indonesia. Bundo Kanduang is a traditional Minangkabau institution that plays a significant part in the social, cultural, and political life of the Minangkabau community. This research delves into how Bundo Kanduang's role has influenced the participation of women at that regency. The study employs qualitative research methods, including interviews, focus group discussions, and document analysis, to collect data on the experiences and perspectives of women in the 50' Kota Regency. The research explores the historical development of Bundo Kanduang, its organisational structure, and its contemporary role in women's lives. Preliminary findings suggest that Bundo Kanduang has evolved, adapting to changing cultural and political contexts. It has played a crucial role in preserving Minangkabau cultural traditions and promoting women's involvement in decision-making processes at the community level. However, it also faces challenges and criticisms, particularly related to its role in gender issues. The research project aims to provide a more comprehensive understanding of Bundo Kanduang's impact on women's lives and the potential for future improvements in women's representation and empowerment.

Penelitian ini memberikan gambaran studi yang menyelidiki peran Bundo Kanduang dalam meningkatkan keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten 50' Kota Sumatera Barat, Indonesia. Bundo Kanduang merupakan lembaga adat Minangkabau yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggali bagaimana peran Bundo Kanduang mempengaruhi partisipasi perempuan di kabupaten tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, meliputi wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen, untuk mengumpulkan data tentang pengalaman dan perspektif perempuan di Kabupaten 50' Kota. Penelitian ini mengeksplorasi sejarah perkembangan Bundo Kanduang, struktur organisasinya, dan peran kontemporernya dalam kehidupan perempuan. Temuan awal menunjukkan bahwa Bundo Kanduang telah berkembang seiring berjalannya waktu, beradaptasi dengan perubahan konteks budaya dan politik. Lembaga ini memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi budaya Minangkabau dan mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Namun, lembaga ini juga menghadapi tantangan dan kritik, khususnya terkait peran mereka dalam isu gender. proyek penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak Bundo Kanduang terhadap kehidupan perempuan dan potensi perbaikan keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di masa depan.

Kaili Women in Strengthening The Family Economy

Roman Rezki Utama — 2024-04-04

The role of women in development is very significant from a social, cultural, and economic perspective. The existence of women has an important role in both the family andÂ society. This study aims to analyze the role of women Kaili business actors in the Palu City Forest in providing family economic strengthening from a social and cultural perspective. This study was designed using a quantitative approach. The population of this research is Kaili women who have businesses in the Palu City Forest. The sample of this research is women Kaili business actors in the Palu City Forest, with a total of 183 respondents. Data collection techniques consist of observation, questionnaires, and documentation. Data analysis uses descriptive statistical analysis. The results of the study show that women Kaili business actors in the Palu City Forest play a role in encouraging the strengthening of the family economy. From a social perspective, women Kaili business actors have a high level of social bounding, which is indicated by the kinship of women Kaili with other families that creates empathy and togetherness. This can also encourage the strengthening of the family economy. Meanwhile, from a cultural perspective, the level of inequality among women Kaili business actors in the Palu City Forest is strongly influenced by culture. This inequality means that women Kaili business actors in the Palu City Forest do not feel competitive and different from other business actors, so they feel relaxed in doing business and have an impact on strengthening the family economy.

Peran perempuan dalam pembangunan sangat signifikan dilihat dari sudut pandang sosial, budaya, dan ekonomi. Keberadaan perempuan mempunyai peranan penting baik dalam keluarga maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan pelaku usaha Kaili di Hutan Kota Palu dalam memberikan penguatan ekonomi keluarga dari segi sosial dan budaya. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah ibu-ibu Kaili yang mempunyai usaha di Hutan Kota Palu. Sampel penelitian ini adalah perempuan pelaku usaha Kaili di Hutan Kota Palu yang berjumlah 183 responden. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, angket, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pelaku usaha Kaili di Hutan Kota Palu berperan dalam mendorong penguatan perekonomian keluarga. Dari segi sosial, perempuan pelaku usaha Kaili mempunyai tingkat ikatan sosial yang tinggi, ditandai dengan kekerabatan perempuan Kaili dengan keluarga lain sehingga menimbulkan rasa empati dan kebersamaan. Hal ini juga dapat mendorong penguatan perekonomian keluarga. Sedangkan dari segi budaya, tingkat ketimpangan di kalangan perempuan pelaku usaha Kaili di Hutan Kota Palu sangat dipengaruhi oleh budaya. Ketimpangan tersebut membuat perempuan pelaku usaha Kaili di Hutan Kota Palu tidak merasa kompetitif dan berbeda dengan pelaku usaha lainnya, sehingga merasa santai dalam berusaha dan berdampak pada penguatan perekonomian keluarga.