Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam

Bitcoin as A Wedding Dowry : A Case of Marriage With A Dowry Whose Currency is Not Clear

Yusna Zaidah, Syahrin Ramadhan, Anwar Hafidzi — Sun, 14 Jan 2024 00:00:00 +0000

Wedding dowries are typically given as gifts or assets of a specified value, such as money, gold, real estate, houses, automobiles, or other commodities. Couples are now creating bitcoin as a wedding dowry, in keeping with the times. The use of bitcoin as a dowry in marriage raises an interesting issue because it cannot be regarded as an object because it lacks a physical form and cannot be regarded as legal tender because it is not issued by the appropriate government. A literature review was the approach employed in this investigation. This study found that there are two opinions on the permissibility of bitcoin as a dowry, firstly bitcoin should not be used as a dowry in a marriage because of the element of gharar in bitcoin. The second opinion is that bitcoin can be used as a wedding dowry because there is regulation by the government, but it is an asset or commodity like gold that can be traded, and this bitcoin has a useful value according to the legal terms of the dowry.

Mahar pernikahan pada umumnya berbentuk barang atau harta denominas itertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil, atau barang berharga lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pasangan yang menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik serta tidak bisa dikatakan sebagai uang yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga menjadi pertanyaan menarik terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua pendapat kebolehanÂ bitcoin sebagai mahar, pertama bitcoinÂ tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan karena adanya unsurg harar dalam bitcoin. Pendapat kedua, bitcoin ini boleh digunakan sebagai mahar pernikahan karena sudah ada regulasi oleh pemerintah, namun sebagai aset atau komoditi layaknya emas yang dapat diperdagangkan, dan bitcoin ini memiliki nilai manfaat sesuai dengan syarat sah mahar.

Family Portrait of Sakinah and Maslahah in the Modern Era (Perspectives of M. Quraish Shihab and Imam Al-Syatibi)

Hadiyanto Arief, Muhamad Arief Al Hakim, Moch Dzul Fahmi — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Conflict in the Islamic family is a problem that continues to occur in some Indonesian society in this modern era. Such as childfree adherents caused by psychological, philosophical and economic factors, pregnancy out of wedlock which has an impact on stress and depression due to shame, interfaith marriage which has implications for the disconnection of inheritance rights in Islamic law and religious choices for children later in life and early marriage which is vulnerable to mental health. Therefore, it is necessary to understand the concepts of sakinah and maslahah to be implemented in family life. This paper aims to provide solutions related to problems in the Islamic family in the modern era with the concept of sakinah M. QuraishShihab which the author then associated with the concept of Maslahah Imam al-Syatibi. The results of this study explain that the concept of sakinah M. QuraishShihab focuses on three aspects, including; aspects of equality, aspects of deliberation and aspects of awareness of meeting needs.Â While the concept of maslahah Imam Syatibi with the hierarchy of maslahah by seeking the presence of shaleh and pious descendants (Dharuriyyah), seeking trade/business in the family (Hajiyyah) and providing halal food and drinks to the wider community (Tahsiniyyah).

Konflik dalam keluarga Islam menjadi permasalahan yang terus terjadi di sebagian masyarakat Indonesia pada era modern ini. Seperti penganut childfree yang disebabkan oleh faktor psikologis, filosofis dan ekonomi, hamil diluar nikah yang berdampak pada stres dan depresi karena timbulnya rasa malu, pernikahan beda agama yang berimplikasi terputusnya hak waris dalam hukum islam dan pilihan agama bagi anak di kemudian hari serta pernikahan dini yang rentan terhadap kesehatan mental. Oleh karenanya perlu memahami konsep sakinah dan maslahah untuk diimplementasikan pada kehidupan keluarga. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi terkait problematika dalam keluarga Islam di era modern dengan konsep sakinah M. Quraish Shihab yang kemudian penulis kaitkan dengan Maslahah Imam al-Syatibi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep sakinah M. Quraish Shihab menitik beratkan pada tiga aspek, diantaranya; aspek kesetaraan, aspek musyawarah dan aspek kesadaran atas pemenuhan kebutuhan.Â Sedangkan konsep maslahah Imam Syatibi dengan hierarki maslahahnya dengan mengupayakan hadirnya keturunan yang shaleh dan bertakwa (Dharuriyyah), mengusahakan perdagangan/perniagaan dalam keluarga (Hajiyyah) serta memberikan makanan dan minuman yang halal kepada masyarakat luas (Tahsiniyyah).

The Dynamics of Identity Politics In Indonesia: A Study of Nurcholish Madjid's

Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Islamic political power is not always related to Islamic parties. Nurcholish Madjid tried to convey a more substantial view of Islam, not just symbolism. This research uses the library research method. Research carried out using literature, both in the form of primary sources, namely research data sources obtained from original sources that contain this information and secondary sources, namely data sources obtained from books and other literature that discuss the topic of the problem. The data processing techniques in this study using content analysis techniques, namely after the data is collected, the next step is to describe the data completely, sequentially, and regularly, and after that the analysis is carried out by looking at each discussion of the themes discussed. Based on the results of this research, it is revealed that Nurcholish Madjid chose Islam that is more substantial than just symbolism. This is rooted in the universal values of Islam, not just the symbol of the "Islamic party" itself. If we look at the current situation, Nurcholish Madjid's criticism is still relevant because currently the politicisation of religion is generally used to attack political opponents or increase party electability.

Kekuatan politik Islam tidak selalu berkaitan dengan partai Islam. Nurcholish Madjid mencoba menyampaikan pandangan yang lebih substansial tentang Islam, bukan sekedar simbolisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa dari sumber primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi tersebut dan sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku dan literatur lain yang membahas tentang topik permasalahan. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik content analisis, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data tersebut secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu dilakukan analisis dengan mencermati setiap pembahasan tema yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian ini, terungkap bahwa Nurcholish Madjid memilih Islam yang lebih substansial dari sekedar simbolisme. Hal ini berakar pada nilai-nilai universal Islam, bukan hanya simbol "partai Islam" itu sendiri. Jika melihat situasi saat ini, kritik yang dilontarkan Nurcholish Madjid masih relevan karena saat ini politisasi agama umumnya digunakan untuk menyerang lawan politik atau meningkatkan elektabilitas partai.

Ethics of Public Advertising: The Effectiveness of Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Islamic Legal Perspective)

Asep Ridwan Fauzi, Dedi Sulaeman — Mon, 26 Feb 2024 00:00:00 +0000

The use of advertising has become a necessary and effective tool for entrepreneurs to promote their business products. The widespread use of technology and social media has also become an important tool to reach a wider audience. However, instead of becoming a superpower tool in terms of promotion, advertising has its own rules, including the need to be accompanied by knowledge and ethics that are in accordance with Sharia to ensure that consumer trust in the producer is good, as well as the relationship between humans and God. This research uses a descriptive qualitative method, which is a data collection technique in the form of analysis and conclusion. The data collection techniques used is document study, which involves tracing data from necessary documents, and observation study, which involves observation of the object being studied. The results of this research showÂ that al-Buyu', particularly in advertising, should prioritize ethics such as honesty, decency, etc. Advertising that is accompanied by ethics can build consumer trust in the company, and advertising that is accompanied by the principle of amar maâ€™ruf nahi munkar is important in ensuring that al-buyu' is conducted correctly and does notÂ harm anyone.

Penggunaan iklan saat ini menjadi alat yang sangat dibutuhkan dan juga efektif bagi para wirausaha untuk mempromosikan barang dari bisnis mereka. Meluasnya penggunaan teknologi dan media sosial juga menjadi alat penting untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun, alih-alih menjadi alat superpower dalam hal promosi, beriklan itu memiliki tatacara, diantaranya harus dibarengi dengan ilmu dan etika yang sesuai dengan syariat agar kepercayaan konsumen terhadap produsen dipandang baik, begitu pula hubungan manusia dengan tuhannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu Teknik pengumpulan data dalam bentuk analisis dan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, dengan cara penelusuran data dari dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga studi observasi, yaitu pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Hasil penelitian pada artikel ini bahwa dalam al-buyuâ€™ khususnya periklanan sudah seharusnya mengedepankan etika seperti sejujuran, kesopanan, dan lain-lain. Iklan yang dibarengi dengan etika dapat membantu kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan iklan yang dibarengi dengan prinsip amar maâ€™ruf nahi munkar memiliki peran yang penting dalam memastikan pelaksanaan al-buyuâ€™ dalam muamalah dilakukan secara benar dan tidak menyebabkan kerugian bagi siapapun.

Restorative Justice in Resolving Criminal Cases of Child Abuse From an Islamic Legal Perspective

Jerry Pratama

Persecution among children requires special attention. Many cases of abuse result in minor injuries, serious injuries, and even death for the victims. Cases of abuse by minors can be caused by several factors, so it became a question whether positive law currently facilitates a restorative justice approach in resolving cases of abuse by minors or whether minors are subject to repressive sanctions per statutory provisions. This research aims to explain the perspective of Islamic law in resolving cases of abuse by minors through a restorative justice approach using normative research methods with a qualitative approach to describe the application of restorative justice in resolving cases of criminal acts of abuse by minors. Based on the research that has been conducted, it was found that Islamic law recognises a restorative justice approach through several mechanisms for resolving abuse cases using mediation and compensation in the form of diyat, providing education and guidance, seeking to protect the rights of minors, and involving the role of the community and stakeholders in the process. This research concludes that Islamic law recognises a restorative justice approach to help resolve cases of abuse by children who conflict with the law and to provide understanding to children so they can understand their mistakes, improve themselves so as not to repeat mistakes, and get a second chance in society. However, it is important to note that the implementation of restorative justice must always take into consideration the rights of victims and the interests of society as a whole.

Kekerasan dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur membutuhkan perhatian khusus, melihat begitu banyaknya kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat hingga kematian bagi korbannya. Meningkatnya kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hukum positif saat ini sudah memfasilitasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur atau justru anak di bawah umur dijatuhkan sanksi represif sesuai ketentuan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengemukakan bagaimana prespektif hukum islam dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur melalui pendekatan restoratif justice dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan temuan bahwa hukum Islam mengenal pendekatan restorative justice melalui beberapa mekanisme penyelesaian perkara penganiayaan dengan cara mediasi dan kompensasi berupa diyat, memberikan pendidikan dan pembinaan, mengupayakan perlindungan hak anak di bawah umur dan melibatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam prosesnya. Penelitian ini menyimpulkan hukum Islam mengenal pendekatan restorative justice untuk membantu penyelesaian perkara penganiyaan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak untuk memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mendapatkan kesempatan kedua dalam masyarakat. Namun, penting untuk mencatat bahwa penerapan Restorative Justice harus selalu memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

The Practice and Prohibition of Customary Marriage in Nglawak Indigenous Peoples, Nganjuk Islamic Legal Perspective

Moh. Faizur Rohman — Mon, 26 Feb 2024 00:00:00 +0000

Custom is a habit that is inherited by local people from generation to generation, which a source of law is known as customary law. Like the Javanese customary marriage law that grows and develops in an area. In Javanese customary marriage law there are practices or prohibitions that must be obeyed by the community. The author's goal here is to map practices or prohibitions in Javanese traditional marriages in Nglawak Village, Kertosono District, Nganjuk Regency, and compare them with marriages according to Islamic law. The research method used was field research (Field Research), meaning that the research was carried out by going directly to the object area under study using interviews with the community, traditional leaders, elders, and village heads. As well as by combining library research methods (Library Research), meaning that the data obtained by collecting secondary data such as reading and obtaining through various books and journals/articles related to marriage according to customary and Islamic law, which later these data will be combined and discussed in detail, so that they complement each other. The results of the study show that practices and prohibitions in Javanese traditional marriages are still applied in the village of Nglawak, because many people still adhere to ancestral traditions. However, there are some people who have abandoned this belief. Because in Islamic law there are no prohibitions or restrictions as in traditional marriages.

Suatu kebiasaan yang diwarisi oleh masyarakat daerah secara turun temurun, merupakan sumber hukum yang disebut sebagai hukum adat. Seperti halnya hukum perkawinan adat Jawa yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Dalam hukum perkawinan adat Jawa terdapat praktik ataupun larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Terdapat kebaruan dalam penelitian ini terkait dengan praktik larangan dalam perkawinan adat Nglawak. Adapun tujuan penulis disini untuk memetakan praktik dan larangan dalam perkawinan adat jawa yang terdapat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reasearch), yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek yang diteliti dengan pengumpulan data menggunakan metode interview kepada masyarakat, tokoh pemangku adat, sesepuh, dan kepala desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik dan larangan dalam pernikahan adat Jawa masih kental diterapkan di desa Nglawak, namun ada sebagian masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan tersebut. Islam memandang adat yang yang ada boleh dilaksanakan asalkan tidak ada praktik yang dilarang oleh syariat, sehingga larangan pernikahan adat dikembalikan kepada niat individu masing-masing karena dalam hukum Islam tidak terdapat larangan ataupun pantangan-pantangan seperti dalam perkawinan adat.Suatu kebiasaan yang diwarisi oleh masyarakat daerah secara turun temurun, merupakan sumber hukum yang disebut sebagai hukum adat. Seperti halnya hukum perkawinan adat Jawa yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Dalam hukum perkawinan adat Jawa terdapat praktik ataupun larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Terdapat kebaruan dalam penelitian ini terkait dengan praktik larangan dalam perkawinan adat Nglawak. Adapun tujuan penulis disini untuk memetakan praktik dan larangan dalam perkawinan adat jawa yang terdapat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reasearch), yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek yang diteliti dengan pengumpulan data menggunakan metode interview kepada masyarakat, tokoh pemangku adat, sesepuh, dan kepala desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik dan larangan dalam pernikahan adat Jawa masih kental diterapkan di desa Nglawak, namun ada sebagian masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan tersebut. Islam memandang adat yang yang ada boleh dilaksanakan asalkan tidak ada praktik yang dilarang oleh syariat, sehingga larangan pernikahan adat dikembalikan kepada niat individu masing-masing karena dalam hukum Islam tidak terdapat larangan ataupun pantangan-pantangan seperti dalam perkawinan adat.

The Basis for the Judge's Consideration of the Brebes Religious Court on Granting Permission for Marriage Dispensation in Decision Number 179/Pdt. P/2023/Pa. BBS After Jo Kawin Anak Program

Encep Abdul Rojak, Marsella Yulia, Amrullah Hayatudin — Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +0000

The marriage dispensation is intended for someone who wants to get married but is hindered because the minimum age limit for marriage is 19 (nineteen) years. One of the decisions related to this marriage dispensation is in case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, which in its application requested the Panel of Judges as state officials to grant the request for marriage dispensation to their daughter, who is still aged 18 (eighteen) years. This research is field research, using qualitative analysis techniques with an inductive mindset. The results of this study are the factors that cause the application for marriage dispensation, namely because the parents are concerned for their children, who are already very close to their future husbands, so if they do not get married immediately, it is feared that they will fall into immoral acts. As for the consideration of the Panel of Judges in granting the request for marriage dispensation in Case Number 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs after the Jo Kawin Boy programme in Central Java, namely considering the daughter of the petitioner who has been engaged since 1 (one) a year ago and is known to have had a love affair for 3 (three) years with her future husband, it is feared that if she does not get married soon, it will cause harm.

Dispensasi pernikahan ditujukan bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang karena batas usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun. Salah satu Putusan terkait dengan dispensasi pernikahan ini yaitu pada perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, yang dalam permohonannya tersebut memohon Majelis Hakim selaku pejabat Negara untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada anak perempuannya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang manjadi penyebab permohonan dispensasi pernikahan yaitu karena faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sehingga jika tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan pada Perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Bbs, setelah adanya program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah yaitu mempertimbangkan anak Perempuan dari Pemohon yang sudah bertunangan sejak 1 (satu) Tahun yang lalu dan diketahui sudah memiliki hubungan cinta selama 3 (tiga) Tahun dengan calon suaminya tersebut, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan menimbulkan banyak kemudharatan.

Zakat for The Economy of the Ummah (Case Study in Sihapas Barumun Palas Sub-District, North Sumatra)

Pendi Hasibuan — Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0000

Zakat in Islam is one of the pillars of Islam, which is very good for increasing or advancing the economy of the community in particular. If zakat is managed or carried out by professional parties, it will certainly achieve its purpose and be successful. People who are entitled to receive zakat or mustahiq will feel a positive impact if the implementation of this zakat is done properly. Of course, this all depends on the parties who manage the zakat. One of the management styles of this zakat that needs to be developed is productive zakat, namely the management of zakat that is productive and not of a constructive nature. The impact of zakat will be felt by people who mustahiq, namely helping capital so that it helps the community's economy, one of which is alleviating poverty. This research is qualitative and will reveal or describe the data obtained from Lepangan through interviews. The interviews were conducted with people who manage productive zakat in the Sihapas Barumun sub-district, Padang Lawas, North Sumatra. The research conducted at this location has yielded good results. The management of productive zakat in this area has succeeded in increasing the mustahiq's economy or removing them from the poverty line. Zakat managers in this area initially recorded people who were included in the mustahiq category, then provided capital in the form of money, or hwwan.

Zakat dalam islam merupakan salah satuvrukun islam yang sangat baik dalam rangka menaikkan atau memajukan perekonomian masyarakat khususnya.zakat ini bila dikelola atau dilalsankan oleh pihak-pihak yang profesional tentu akan mencapai atau tujuan zakat ini akan berhasil.orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq akan merasakan dampak positif jika pelaksanaan zakat ini diterpkan dengan baik,tentu ini semuanya tergantung kepada pihak-pihak yang mengelola zakat tersebut. Pengelolaan zakat ini salah satunya yang perlu dikembangkan adalah zakat produktif, yaitunyaÂ pengelolaan zakat yang sifatnya zakat itu untuk produktif bukan yang sifatnya komsuftif.Zakat itu akan dirasakan oleh orang-orang yang mustahiq dampaknya yaitu menolong,modal sehingga membantu perekonomian masyarkat yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan.Penelitian ini sifatnya kualitatif ,yang mana akan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang siperoleh dari lepangan lewat wawancara. Wawancara dilaksanakan kepada orang-orang yang mengelola zakat produktif di kecamatan Sihapas Barumun Padang Lawas Sumatera utara. Penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut mendapatkan hasil yang baik .pengelolaan zakat produktif di daerah ini mampau atau berhasil menibgkatkan perekonomian mustahiq atau mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Pengelola zakat di daerah ini awalnya mendata masyarakat yang masuk dalam kategori mustahiq selanjutnya ada pemberian modal berupa uang atau hwwan.