STANDARISASI PROSES SERTIFIKASI HALAL PRODUK FARMASI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL INDONESIA: PERBANDINGAN DENGAN MALAYSIA

Abstract

Penjaminan halal terhadap suatu produk terutama pada produk obat-obatan sangatlah penting sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam. Dengan itu, diperlukan adanya suatu sistem standar yang sesuai syara’, yang dapat menjamin keakuratan hasil sertifikasi halal serta mekanisme alur proses sertifikasi halal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standar dan proses sertifikasi di Indonesia dengan di Malaysia. Dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan metode penelitian library research (studi kepustakaaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa system standar dan proses alur pengajuan penjaminan halal (sertifikat) di Indonesia dengan yang berlaku Malaysia terdapat perbedaan pada standar kehalalan pada produk, jika di Indonesia pengaturan sertifikasi halal sifatnya mandatory with exeption (setelah diberlakukannya UU JPH), jika di Malaysia bersifat sukarela atau voluntary. Lalu dalam kelembagaannya, di Indonesia Lembaga yang berwenang ialah BPJPH, jika di Malaysia JAKIM sebagai lembaga yang memegang penuh atas seluruh proses sertifikasi halal standarisasi sampai pengujian produk, dari awal hingga akhir.

Halal assurance of a product, especially in medicinal products, is very important as a country with a majority of Muslims. With that, it is necessary to have a standard system that is in accordance with shara', which can guarantee the accuracy of the results of halal certification and the flow mechanism of the halal certification process. This paper aims to find out how the standards and certification process in Indonesia and Malaysia. This paper uses qualitative data analysis techniques and uses library research methods. The results of this study indicate that the standard system and the process of applying for halal assurance (certificate) in Indonesia and Malaysia there are differences in halal standards on products, if in Indonesia halal certification arrangements are mandatory with exception (after the enactment of the JPH Law), if in Malaysia it is voluntary or voluntary. Then in the institution, in Indonesia the authorized institution is BPJPH, if in Malaysia JAKIM is the institution that has full control over the entire halal certification process from standardization to product testing, from start to finish.