OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH BERNUASA SYARIAH DI KOTA PADANG

Heru Permana Putra; Desi Syafriani

doi:10.30983/it.v3i2.2417

OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH BERNUASA SYARIAH DI KOTA PADANG

Authors :

⁽¹⁾ Heru Permana Putra

(IAIN Bukittinggi, Indonesia)

⁽²⁾ Desi Syafriani

(IAIN Bukittinggi, Indonesia)

Abstract

Sharia-based policies can be understood as tangible manifestations in increasing regional participation in the development of religious life and assisting government work programs. The Mayor of Padang gave rise to sharia-based policies because seeing the condition of the students in Padang many did not care about the rules set in religion and many had violated the rules and norms of religion prevailing so far in the Minangkabau culture in general and the City of Padang in particular, as well as many students who are not good at reading the Koran and other religious rituals such as prayer, remembrance and so on. For the political elite, the ABS-SBK space is not only a cultural construction but also a political space. They make the cultural jargon as a policy orientation through the emergence of regional regulations, so that ABS-SBK becomes something formal-legalistic. From mapping the formulation of policy models, sharia-based policies use a more problem-oriented policy formulation process.

Keywords

Otonomi Daerah, Elite Politik, Kebijakan Syariah

Full Text:

PDF

| DOI: http://dx.doi.org/10.30983/it.v3i2.2417

References

Abdillah, Masykuri., dkk., Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas, Jakarta: Renaisan dan DPP Forum Mahasiswa Syariah Indonesia, 2005.

Ag Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Halim, Wahyuddin., “Syari’ah Implementation in South Sulawesi: An Analysis of the KPPSI Movement”, dalam Kamaruddin Amin, dkk (editors)., Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia? (Current Trends and Future Challenges), Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama dan Program Pascasarjana UIN Alaudiddin Makasar, 2006.

Huda, Yasrul., “Perda-Perda Syariah di Sumatera Barat”, Makalah dipresentasikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Fakultas Syariah, Hotel Inna Muaro, Padang: 31 Agustus-1 September, 2006.

---------., “Syariat Islam di Era Otonomi Daerah”, Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional dan Dialog Serantau, Bukittinggi, 20 Januari 2007.

--------., “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi dan Implikasi Pembuatan Perda yang Bernuansa Agama di Daerah”, Makalah Dipresentasikan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dan Imparsial (the Indonesian Human Rights Monitor), di Pangeran Beach Hotel, Padang, 20 Mei 2007.

Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani (ed.), Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari’ah, Jakarta: Freedom Institute, 2009.

Jurnal Perempuan, Mohamad Guntur Romli, Awas Perda Diskriminatif, (Siswi-siswi Kristen Pun Terpakasa Berjilbab - Kewajiban Busana Muslim di Kota Padang), Edisi 60 September 2008, Yayasan Jurnal Perempuan, 2008.

Keller, Suzanne, Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite penentu dalam Masyarakat Modern (terj.), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Nas, Jayadi. Konflik Elit di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal. Jakarta: Yayasan Massaile Jakarta & LEPHAS, 2007.

Miriam Budiarjo, Aneka pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Mohtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Mujani, Saiful, Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Di Indonesia Pasca-Orde Baru, Jakarta: Gramedia, 2007.

Moleong, Lexy, Metoda Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.

Parsons, Wayne, Public policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Penerbit Kencana, 2005.

Pudjo Suharso, Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat), Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006.

Rahmat, Aulia, “Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau melalui Kebijakan Desentralisasi,” El-Harakah 13, no. 1, 2011.

Riant D Nugroho. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Jakarta. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2003.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. Diterjemahkan oleh Alimandan. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Robert K. Yin. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Siry, Azwar, 30 Tahun Kota Padang; Kepemimpinan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim, Padang: Bakominfo Kota Padang, 2007.

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah., Jakarta: CV. Tamita Utama, 2000.

Solihin, Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Varma, SP, Teori Politik Modern, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Winarno Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik : Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

____________, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Buku Kita, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan daerah Kota Padang No. 6 tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Alquran.

Instruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 Tentang pelaksanaan Wirid Remaja didikan subuh dan Anti Togel / Narkoba serta Berpakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/SMA di Kota Padang.

DOI: http://dx.doi.org/10.30983/it.v3i2.2417