Pedophile Ex-Prisoners’ Rights From the Perspectives of the Constitution, Social Life, and Islamic Law in Indonesia

Abstract

In Indonesia, pedophilia crime is a fairly prevalent social problem. Some of them gained widespread attention and discussion, such as the case of SJ, an ex-convict who committed sexual assault on youngsters. The goal of this study is to examine the restrictions placed on the rights of ex-offenders, the constitutional law's legal foundation for these restrictions, and Islamic law's approach to these restrictions. By gathering reading materials that are pertinent to the investigation, the library research approach is used. The findings of this study indicate that the community imposes social sanctions on ex-offenders in the form of challenges in interacting with the general populace because of uneasy feelings caused by the ex-offenders' despicable behaviours. The Criminal Code and the Constitution provide the constitutional legal framework for sexual assault against minors, but from an Islamic perspective, those who commit such crimes face severe repercussions, including both physical and spiritual punishment for breaking Allah's laws. However, one can change for the better by confessing his sins and using the “taubatan nasuha†(“sincere and pure repentance).

Fenomena kejahatan pedofilia di Indonesia sudah sangat banyak terjadi dimasyarakat. Di antaranya menjadi pemberitaan hangat dibicarakan oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi pada inisial SJ, seorang mantan narapidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembatasan hak-hak mantan narapidana, menganalisis dasar hukum konstitusi mengenai hak-hak mantan narapidana dalam kehidupan sosial, dan menganalisis hukum Islam terhadap pembatasan hak-hak mantan narapidana dalam kehidupan sosial. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bacaan yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, bahwa bentuk sanksi social dari masyarakat terhadap mantan narapidana seperti kesulitan dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat luas karena masyarakat merasa resah akibat dari kebiasaan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut. Sementara dasar hukum konstitusi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam KUHP dan UUD sedangkan dari pandangan Islam pelaku mendapat sanksi had, yaitu ketika seseorang melakukan kesalahan dan melanggaraturan yang ditetapkan  oleh Allah  akan mendapatkan hukuman  di dunia dan di akhirat. Namun seseorang dapat bertaubat dengan “taubatan nasuhaâ€untuk memperbaiki perilakunya agar menjadi lebih baik.