Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli di Kota Padang

Authors

  • Vicia Elittrosint Universitas Bung Hatta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2692

Keywords:

Registration, Transfer of Land Rights, Deed of Agreement on Sale and Purchase, National Land Agency

Abstract

Each Land Office has a different policy in accepting return registration of certificates based on PPJB, some accept and some reject. Based on this description, the author is interested in discussing this thesis with the title "Registration of Transfer of Land Rights Based on the Binding Deed of Purchase Agreement at the National Land Agency Office in Padang City." The problem is, How is the Process of Making a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) for Registration of Land Rights In Kota Padang, How Is Legal Strength Against Proof of Binding of Contract of Purchase (PPJB) In the Process of Registration of Transfer of Land Rights at the National Land Agency Office in Padang City, What Is the Process for Registration of Transfer of Land Rights in the Deed Phase of the Binding Agreement of Purchase (PPJB) in Padang City National Land Agency Office. The writing of this thesis uses empirical juridical methods that determine the field in court with the legal aspects or regulations that apply with respect to the object of research. Copyright and implementation of the Registration of Transfer of Land Rights Based on the Binding Deed of Purchase Agreement at the Office of the National Land Agency in Padang City has not been fully implemented properly or it has not been effective.

References

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranya, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Alfiansyah, “Urgensi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris“, http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1322, diakses 01 September 2019. Hasil penelitian oleh Alfiansyah, antara lain bahwa, pentingnya aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur secara khusus akta perjanjian pengikatan jual beli agar bentuk akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jakarta, Djambatan, 2003.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008

Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Teori Hans KelsenTentang Hukum,ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012

Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2001.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.2016

J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014

Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang dan di masa datang. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

, Aneka Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995

, dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press , Jakarta, 1993

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. 2010

Wantjik Saleh, Hak Anda atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977

Downloads

Additional Files

Published

2020-07-14

Citation Check